PALEMBANG, CIA.News— Setelah dua kali melakukan aksi damai ke Kantor Bupati Ogan Komering Ulu (OKU), Forum Mahasiswa dan Masyarakat Peduli OKU (Format OKU) akhirnya melakukan aksi demonstrasi ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Rabu (02/10/2019).

Kedatangan massa yang merupakan gabungan dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Daerah OKU Raya, Barisan Pemuda Lengkiti Bersatu, Himpunan Masyarakat Untuk OKU dan Gerakan Rakyat dan Pemuda OKU (Garda OKU) dan Himpunan Masyarakat OKU itu merupakan tindak lanjut 2 kali aksi mereka sebelumnya di halaman Pemkab OKU yang mempertanyakan pembongkaran RSUD Ibnu Sutowo Baturaja yang tak kunjung dibangun kembali.

Aksi demonstrasi ke Kejati Sumsel tersebut menurut koordinator aksi Muslimin didorong oleh kecurigaan pihaknya telah terjadi kerugian negara dalam kasus pembongkaran RSUD Ibnu Sutowo Baturaja.

Menurut tokoh muda yang akrab disapa Mimin itu, dugaan telah terjadi kerugian negara dalam pembongkaran RSUD Ibnu Sutowo tersebut diantaranya tidak dilakukannya lelang barang bekas bangunan RSUD, dan negara juga dirugikan akibat berkurangnya penerimaan negara, akibat berkurangnya ruang perawatan di RSUD tersebut.

“Kami menduga negara dirugikan milyaran rupiah akibat dari pembongkaran itu,” kata Mimin.

Selain itu menurut Mimin pihaknya menduga ada perskongkolan busuk dalam memuluskan pembongkaran RSUD Ibnu Sutowo itu.

“Saat aksi kami yang ke 2 dihalaman Pemkab OKU, Sekda OKU menjelaskan bahwa telah ada persetujuan DPRD OKU untuk pembongkaran, bahkan menurut Sekda, dia sendiri yang membawa surat persetujuan pembongkaran RSUD untuk ditandatangani oleh Ketua DPRD OKU, namun setelah kami minta surat tersebut bukanlah surat persetujuan pembongkaran, namun surat persetujuan peminjaman uang kepada PT SMI,” sambung Mimin.

Mimin juga menuturkan bahwa dirinya juga merasa heran, mengapa surat dengan KOP DPRD OKU tersebut dibawa oleh Sekda untuk ditandatangani Ketua DPRD, padahal ada Sekretariat Dewan yang lebih berwenang mengurus surat DPRD.

“Kami juga heran, surat itu surat dinas, namun mengapa di tandatangani dirumah, ada apa ini,” ujar Mimin dengan nada heran.

Mulya Ari Ramadhan salah satu koordinator lapangan aksi tersebut dalam orasinya meminta kepada aparat hukum Kejati Sumsel untuk segera mengusut tuntas dugaan kerugian negara dalam kasus pembongkaran RSUD Ibnu Sutowo.

“Kami meminta Kejati Sumsel untuk mengusut dan memeriksa semua pihak yang terlibat dalam pembongkaran RSUD Ibnu Sutowo, karena nyaris 2 tahun Rumah Sakit itu dibongkar, hingga kini tak ada kejelasannya,” teriak Mulya.

Format OKU menduga pembongkaran RSUD Ibnu Sutowo telah merugikan negara dan juga merugikan masyarakat.

Dalam aksi tersebut massa dari Format OKU diterima oleh Kasi Penerangan Hukum  (Penkum) Kejati Sumsel Khaidirman, dalam tanggapannya yang disampaikan didepan massa aksi Khaidirman mengucapkan terimakasih atas kedatangan massa dari Format OKU karena telah bersama-sama mengawal proses pembangunan di negeri ini.

“Kami akan memproses apa yang menjadi tuntutan rekan-rekan,” ujar Khaidirman dihadapan massa Format OKU.

Menurut Khaidirman tidak tertutup kemungkinan pihaknya akan meminta bukti tambahan terkait permasalahan tersebut, serta dirinya meminta kepada massa untuk terus mengecek sejauh mana perkembangan penanganan kasus itu. ( FMO.Brt.K.C )

Komentar

News Feed