oleh

TAK ADA SURAT PERSETUJUAN DPRD, FORMAT OKU AKAN TERUS PERTANYAKAN PEMBONGKARAN RSUD

OKU, c-i-a News — Massa yang tergabung dalam Forum Mahasiswa dan Masyarakat Peduli OKU (Format OKU) yang telah dua kali melakukan aksi damai ke Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Pemkab OKU) terkait pembongkaran RSUD Ibnu Sutowo kembali harus menelan rasa kecewa terhadap Pemkab OKU.

Kekecewaan tersebut disebabkan apa yang disampaikan oleh Pemkab OKU yang diwakili oleh Sekda OKU Dr. Achmad Tarmizi pada saat Format OKU melakukan aksi ke dua, Rabu (18/09/2019) kemarin tidak sesuai fakta dilapangan.

Saat menerima massa aksi Rabu kemarin Sekda OKU menjelaskan bahwa pembongkaran RSUD Ibnu Sutowo telah ada persetujuan DPRD OKU, bahkan menurut Sekda dirinya sendiri yang membawa surat persetujuan pembongkaran tersebut untuk ditandatangani Ketua DPRD OKU.

“Surat persetujuan itu saya sendiri yang mengantarkan kerumah Ketua DPRD OKU yakni Zaplin Ipani dan sudah ditandatangani oleh dua unsur pimpinan lainnya,” kata Sekda OKU saat berdialog dengan para demonstran di ruangan Abdi Praja Pemkab OKU.

“Hari ini kami dari Format OKU mesti merasakan kekecewaan untuk ketiga kalinya, setelah kami dua kali aksi tidak berhasil bertemu Bupati OKU, yang ketiga ini kami kecewa karena apa yang disampaikan Pak Sekda kemarin tidak sesuai fakta yang ada, ternyata surat persetujuan pembongkaran RSUD dari DPRD itu tidak ada,” jelas Josi Robet salah satu koordinator Format OKU.

Menurut Josi Robet hari ini dirinya dan koordinator dari Format OKU lainnya menemui Sekda OKU untuk meminta bukti surat persetujuan pembongkaran RSUD dari DPRD, selanjutnya menurut Robet pihaknya diarahkan Sekda untuk langsung ke Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) karena arsip surat itu ada disana.

Namun setelah mendapatkan surat dimaksud, ternyata surat itu bukanlah surat persetujuan pembongkaran RSUD sebgaimana dimaksudkan Sekda OKU dalam dialog dengan mereka.

“Jadi surat yang kami terima adalah surat dengan KOP surat DPRD OKU Nomor 2 tahun 2018 tentang Persetuju DPRD Kabupaten OKU Tentang Pinjaman Daerah Kepada PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero), jadi itu bukan surat persetujuan pembongkaran RSUD,” jelas Josi Robet.

Surat DPRD OKU tentang persetujuan peminjaman uang kepada PT. SMI

Atas kejadian tersebut, menurut Robet Format OKU merasa kecewa karrna apa yang disampaikan Sekda tidak sesuai fakta, untuk itu menurut Robet pihaknya akan tetap mempertanyakan terkait pembongkaran RSUD Ibnu Sutowo itu.

“Kita akan tetap mempertanyakan permasalahan ini,” tegas Robet.

Kekecewaan serupa diungkapkan Muslimin Jakfar koordinator lainnya di Format OKU

“Kita kecewa dengan fakta ini, ini membuktikan bahwa pembongkaran RSUD Ibnu Sutowo yang merupakan aset daerah tidak ada persetujuan DPRD OKU,” kata pemuda yang akrab disapa Haji Mimin itu.

Menurut pihaknya tidak menutup kemungkinan akan membawa permasalahan ini keranah hukum disebabkan banyaknya kejanggalan dalam pembongkaran RSUD Ibnu Sutowo itu.

“Banyak sekali kejanggalan, katanya surat persetujuan pembongkaran ada, ternyata yang ada surat persetujuan pinjaman, dan kejanggalan lain, surat dimaksud menggunakan kop surat DPRD OKU, tetapi mengapa Sekda yang membawa untuk ditandatangani Ketua DPRD bukankah di DPRD ada Sekwan, dan juga surat itu surat dinas resmi, tapi mengapa ditandatangani dirumah, ini menjadi pertanyaan besar kami,” pungkas Mimin. (FMO.BK)

Komentar

News Feed